
Samarinda – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur, Darlis Pattalongi, menyoroti serius masalah ketimpangan dalam pengelolaan sumber daya alam (SDA) di wilayahnya. Berbagai aktivitas pengelolaan SDA di Kaltim, kerap merugikan masyarakat yang tinggal di sekitarnya.
“Banyak warga yang merasa terabaikan dalam pengelolaan SDA, padahal mereka seharusnya mendapatkan kesempatan yang sama dalam memanfaatkan sumber daya tersebut,” ujar Darlis.
Ketimpangan ini, menurut Darlis, berpotensi menimbulkan ketidakpuasan dan ketegangan sosial yang lebih luas. Konflik sosial di sektor pengelolaan SDA memang sangat krusial. Ketimpangan dalam akses terhadap permodalan dan kebijakan yang kurang menguntungkan masyarakat luas bisa menjadi pemicu masalah serius
Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan dalam pengelolaan SDA di Kaltim di antaranya kurang melibatkan masyarakat, kurangnya transparansi, hingga kesenjangan ekonomi. Sementara dampak dari ketimpangan ini sangat luas, mulai dari kerusakan lingkungan, konflik sosial, hingga menghambat pembangunan berkelanjutan.
Untuk mengatasi masalah ini, Darlis Pattalongi menekankan pentingnya transparansi, penguatan peran masyarakat adat, pemberdayaan masyarakat, dan penerapan sanksi bagi pelanggar hukum terhadap aktivitas pengelolaan SDA secara legal.
Ketimpangan dalam pengelolaan SDA di Kaltim merupakan masalah serius yang membutuhkan perhatian dari semua pihak. Dengan menerapkan langkah-langkah yang tepat, diharapkan masalah ini dapat diatasi dan sumber daya alam dapat dikelola secara adil dan berkelanjutan untuk kesejahteraan masyarakat. (ADV)