IPM Kaltim Tercatat Tinggi, DPRD Kaltim Soroti Masih Adanya Masalah Kesenjangan

Samarinda – Kalimantan Timur (Kaltim) memang telah menunjukkan prestasi gemilang dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tinggi sebesar 78,20 pada 2023, jauh di atas rata-rata nasional 74,39 dan menempati posisi ketiga tertinggi di Indonesia. Namun, di balik angka rata-rata yang membanggakan, terdapat disparitas yang cukup mencolok antara daerah perkotaan dan pedesaan.

“Keberhasilan daerah seperti Samarinda, Balikpapan, dan Bontang yang melampaui rata-rata nasional tentu membanggakan. Tetapi, kita harus memastikan perhatian serius kepada wilayah yang tertinggal agar seluruh masyarakat Kaltim dapat menikmati pembangunan secara adil,” ungkap anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kaltim, Andi Satya Adi Saputra.

Beberapa faktor yang menyebabkan ketimpangan IPM di Kaltim di antaranya kesenjangan infrastruktur, belum meratanya kualitas pendidikan, keterbatasan akses layanan kesehatan, hingga peluang ekonomi yang terbatas bagi masyarakat di pelosok.

Untuk mengatasi permasalahan ini, perlu adanya pemerataan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan, pemberdayaan masyarakat, kemitraan dengan swasta, dan kolaborasi dengan berbagai pihak terkait.

Untuk mencapai pemerataan pembangunan, dibutuhkan kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, swasta, dan masyarakat. “Kita tidak bisa hanya fokus pada kota besar. Pembangunan harus menjangkau pelosok. Dengan begitu, pertumbuhan di Kaltim benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” tegas Andi.

Ketimpangan IPM di Kaltim merupakan tantangan yang harus segera diatasi. Dengan komitmen dan kerja sama dari semua pihak, Kaltim dapat mewujudkan pembangunan yang lebih merata dan berkeadilan.

“Kualitas pendidikan adalah faktor utama yang harus ditingkatkan, terutama di wilayah tertinggal. Jika ini diabaikan, Kaltim berisiko kehilangan peluang emas untuk memaksimalkan bonus demografi dan menyongsong visi Indonesia Emas 2045,” pungkasnya. (ADV)