
Samarinda – Meski akses terhadap layanan kesehatan di Ibu Kota Provinsi Kaltim, Samarinda, sudah cukup memadai dengan adanya sejumlah rumah sakit ternama. Namun untuk laynan kesehatan pada tingkatan dasar masih punya sejumlah PR untuk ditangani. Misalnya saja, puskesmas di Kota Samarinda masih ada yang berstatus sebagai puskesmas pembantu.
Anggota DPRD Kalimantan Timur, Muhammad Darlis, menyoroti keberadaan puskesmas pembantu di beberapa wilayah kota tersebut. Menurutnya, itu menjadi salah satu indikator adanya ketidakmerataan layanan dan akses kesehatan.
“Saya juga heran Samarinda masih memiliki Puskesmas Pembantu,” kata Darlis.
Darlis menjelaskan bahwa puskesmas pembantu umumnya memiliki keterbatasan dalam hal fasilitas, tenaga kesehatan, dan jenis layanan yang dapat diberikan. Hal ini berdampak pada kualitas pelayanan kesehatan yang diterima masyarakat di wilayah yang hanya memiliki puskesmas pembantu.
Adanya jumlah penduduk yang terus meningkat, namun tidak dibarengi dengan peningkatan layanan kesehatan yang memadai. Hal itu akan menyulitkan warga setempat dalam hal mengakses kesehatan terdekat.
Menurut Darlis, warga yang tinggal di daerah dengan puskesmas pembantu seringkali harus menempuh jarak yang jauh atau mengeluarkan biaya tambahan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang lebih lengkap.
Darlis mendorong pemerintah daerah baik itu Pemerintah Provinsi Kaltim maupun Pemerintah Kota Samarinda, dapat bersinergi dalam peningkatan status puskesmas pembantu menjadi puskesmas. Kata politisi PAN ini, akan memberikan dampak positif yang signifikan.
Diharapkan ketimpangan akses pelayanan kesehatan di Samarinda dapat diatasi dan seluruh masyarakat dapat menikmati layanan kesehatan yang berkualitas. Mengingat adanya Ibu Kota Negara (IKN) dan Kota Samarinda berstatus sebagai Ibu Kota Kalimantan Timur harus memperhatikan dengan baik aspek layanan kesehatan.
“Fasilitas layanan harus terus ditambah. Kalau kurang tenaga kesehatan kita bisa rekrut kan,” pungkasnya. (ADV)