
Samarinda – Anggota DPRD Kalimantan Timur, Fuad Fakhruddin, mengingatkan akan pentingnya pengawasan yang ketat terhadap praktik politik uang menjelang pelaksanaan Pilkada serentak. Menurutnya, praktik tersebut berpotensi merusak kualitas demokrasi yang harusnya berlandaskan pada integritas calon pemimpin, bukan materi atau pemberian yang dapat mempengaruhi keputusan masyarakat.
“Pemilu harus menjadi ajang untuk memilih pemimpin berdasarkan visi, misi, dan rekam jejak mereka, bukan karena iming-iming uang. Politik uang merupakan ancaman besar terhadap demokrasi yang sehat,” tegas Fuad, Selasa (19/11/24).
Lebih jauh, Fuad mengungkapkan bahwa politik uang dapat menghambat pembangunan sistem demokrasi yang kuat dan berkelanjutan. Oleh karena itu, ia menilai partisipasi masyarakat dalam memilih pemimpin harus didorong oleh kesadaran akan kualitas pemimpin, bukan oleh faktor eksternal yang bersifat materi.
Ia juga menekankan bahwa pengawasan bukan hanya tanggung jawab masyarakat, tetapi juga pihak penyelenggara pemilu, yakni Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Menurutnya, peran keduanya sangat vital untuk memastikan bahwa setiap proses pemilu berlangsung secara jujur dan bebas dari praktik kecurangan.
“Penyelenggara pemilu harus tegas dalam menindak setiap pelanggaran, termasuk politik uang. Mereka harus menjadi garda terdepan dalam memastikan proses demokrasi ini berjalan sesuai prinsip keadilan,” ujar Fuad.
Fuad juga mengajak agar penyelenggara pemilu lebih dari sekadar mengawasi, tetapi harus berani mengambil langkah konkret untuk menanggulangi politik uang. Langkah-langkah ini, menurutnya, sangat penting agar masyarakat semakin sadar dalam memilih pemimpin yang memiliki kualitas dan integritas, serta untuk menciptakan pemilu yang lebih berkualitas.
“Kami membutuhkan penyelenggara yang memiliki komitmen kuat dalam menjaga integritas pemilu. Dengan begitu, politik uang dapat diminimalisir dan demokrasi kita bisa berjalan dengan baik,” tandasnya.
Sebagai penutup, Fuad mengingatkan bahwa DPRD Kaltim berkomitmen untuk terus mendukung dan memperjuangkan pelaksanaan pemilu yang bebas dari praktik kecurangan dan politik uang, demi terciptanya demokrasi yang lebih transparan dan berintegritas. (ADV)